Rapat dengan DPR, Menteri Edhy Paparkan Langkah Antisipatif Dampak Covid-19 di Sektor Perikanan
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo memaparkan sejumlah langkah antisipatif untuk penanganan dampak Covid 19. Hal Itu disampaikan saat rapat virtual dengan Komisi IV DPR Republik Indonesia, Senin (6/4/2020). Langkah tersebut diantaranya mendata estimasi produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya selama April Juni 2020.
Menteri Edhy mengatakan KKP juga mendata semua infrastruktur rantai dingin (cold storage) yang tersebar di Indonesia. "Jalan keluar terhadap akses pemasaran lainnya melalui penyiapan sarana media penjualan ikan secara online," jelas Menteri Edhy. Menteri Edhy juga mengusulkan sejumlah paket stimulus ekonomi seperti, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat memasukkan produk pangan berupa ikan segar dan produk olahan ikan sebagai salah satu bahan pokok penting yang dapat diakses oleh masyarakat penerima melalui e waroeng.
Dia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, bisa memasukkan produk produk perikanan dalam program program perlindungan sosial ke masyarakat yang dilaksanakan melalui APBD. "Kami berharap nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar dan petambak garam yang masuk dalam kriteria masyarakat miskin dan pelaku UMK dan Kelompok Usaha Bersama bidang kelautan dan perikanan dapat menjadi keluarga penerima manfaat dari PKH dan BPNT," sambungnya. Ia pun mengusulkan pemerintah maupun BUMN melakukan pembelian ikan hasil tangkapan nelayan dan pembudidaya serta produk prduk UKM yang tidak terserap pasar.
Tujuannya, agar bisa membantu keberlanjutan usaha di masa pandemi Covid 19. Menteri Edhy mengaku terbuka untuk meningkatkan dana penanganan dampak Covid 19 dan meminta waktu untuk kembali melakukan penyisiran di pagu anggaran KKP 2020. "Tambahan (anggaran penanganan Covid 19) yang akan diusulkan Komisi IV akan menjadi pertimbangan," jelas Menteri Edhy.
