Perang Dingin Antara China dan AS, Akankah Terjadi?

Dalam beberapa tahun terakhir sejarawan dan para pejabat negara menepis gagasan tentang kemungkinan terjadinya perang dingin antara Amerika Serikat dan China. Dunia, kata mereka, saat ini sudah terlalu saling terhubung dan sulit untuk terpecah belah hanya lantaran perbedaan ideologi semata. Tapi nyatanya itulah yang terjadi sekarang.

Amerika Serikat menyerang satu per satu prinsip inti visi Xi Jinping untuk China yang sedang bangkit dan siap untuk mengambil alih status negara adikuasa.

Dalam beberapa pekan, pemerintahan Donald Trump telah menjatuhkan sanksi atas kebijakan China di Hong Kong dan wilayah Xinjiang di China barat. Diperlukan langkah-langkah baru untuk menghalangi inovasi China dengan memutusnya dari teknologi Amerika dan mendorong sekutu untuk mencari di tempat lain. Pada Senin, itu menantang klaim China di Laut China Selatan, menyiapkan panggung untuk konfrontasi yang lebih tajam.

Pada Selasa, Presiden Trump mengatakan telah menandatangani UU sebagai dasar untuk menghukum pejabat China atas UU keamanan baru yang mengekang hak-hak penduduk Hong Kong, bersama dengan perintah eksekutif yang mengakhiri perlakuan perdagangan istimewa untuk Hong Kong.

“Kesenjangan kekuatan semakin erat, dan kesenjangan ideologis semakin melebar,” kata Rush Doshi, direktur Prakarsa Strategi China di Brookings Institution di Washington, dikutip The New York Times, Rabu (15/7).

Menurutnya China dan AS juga tengah memasuki “perang ideologi” yang semakin kusut.

“Di mana ujungnya?” kata dia.

Selama bertahun-tahun, para pejabat dan sejarawan berpendapat kondisi dunia saat ini tidak dapat dibandingkan dengan dekade ketika AS dan Uni Soviet saling bersaing eksistensi demi supremasi.

Sekarang, garis telah ditarik dan hubungan retak, menjadi dasar konfrontasi yang karakteristiknya mirip Perang Dingin – dan berbahaya. Ketika kedua negara adikuasa itu berselisih soal teknologi, wilayah, dan kekuasaan, mereka menghadapi risiko perselisihan kecil yang sama yang bisa meningkat menjadi konflik militer.

Hubungan ini semakin dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan permusuhan yang mendalam, serta ketegangan penuh di mana dua kekuatan berebut keunggulan, terutama di daerah-daerah di mana kepentingan mereka bertabrakan: di dunia maya dan luar angkasa, di Selat Taiwan dan Laut China Selatan, dan bahkan di Teluk Persia.

Pandemi virus corona, ditambah dengan tindakan agresif China baru-baru ini di perbatasannya – dari Pasifik ke Himalaya – telah mengubah celah yang ada menjadi jurang yang bisa sulit diatasi, bagaimanapun hasil Pilpres AS tahun ini.

Dari perspektif Beijing, AS yang merusak hubungan, sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, pekan lalu. Dan hubungan kedua negara berada di titik terendah sejak kedua negara itu membangun kembali hubungan diplomatik pada 1979.

“Kebijakan China saat ini di AS didasarkan pada kesalahan perhitungan strategis yang kurang informasi dan dipenuhi dengan emosi dan tingkah serta kefanatikan McCarthy,” jelas Wang, yang menyinggung Perang Dingin untuk menggambarkan tingkat ketegangan saat ini.

“Nampaknya setiap investasi China selalu dinilai ada motif politis, setiap mahasiswa China adalah mata-mata dan setiap inisiatif kerja sama adalah skema dengan agenda tersembunyi,” tambahnya.

“Kerja sama apa yang terjalin antara China dan AS saat ini?” kata Zheng Yongnian, Direktur Institut Asia Timur Universitas Nasional Singapura (NTU).

“Saya tidak melihat kerja sama yang substansial.”

Pandemi juga telah meningkatkan ketegangan, terutama di AS. Trump menyebut virus corona dengan kiasan rasis, sementara Beijing menuduh Trump menyerang China untuk mengalihkan kegagalannya dalam mengatasi wabah.

Trump juga mendesak sekutunya – Australia dan, pada Selasa, Inggris – untuk menolak pengembangan jaringan 5G raksasa teknologi China Huawei. China, menghadapi kecaman atas kebijakannya di Xinjiang dan Hong Kong, juga mengumpulkan dukungan dari negara-negara lain.

Di Dewan HAM PBB di Jenewa, 53 negara – dari Belarus hingga Zimbabwe – menandatangani pernyataan yang mendukung UU keamanan baru China untuk Hong Kong. Hanya 27 negara yang mengkritiknya, kebanyakan dari mereka adalah negara demokrasi Eropa, bersama dengan Jepang, Australia dan Selandia Baru. Blok semacam itu tidak asing pada puncak Perang Dingin.

China juga menggunakan kekuatan ekonominya yang besar sebagai alat pemaksaan politik, memotong impor daging sapi dan barley (sejenis gandum) dari Australia karena negara itu menyerukan penyelidikan internasional tentang asal-usul pandemi ini. Pada Selasa, Beijing mengatakan akan memberikan sanksi kepada produsen kedirgantaraan Amerika Lockheed Martin atas penjualan senjata terbaru ke Taiwan.

Dengan China mengancam kapal-kapal dari Vietnam, Malaysia dan Indonesia di Laut China Selatan, AS mengirim dua kapal induk melalui perairan itu bulan lalu dalam unjuk kekuatan yang agresif.

Terlalu Luas dan Melampaui Batas
Jubir Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, mengatakan pada Selasa, sikap Amerika akan merusak perdamaian dan stabilitas regional, menyatakan bahwa China telah mengendalikan pulau-pulau di laut itu “selama ribuan tahun”, tapi ternyata salah. Seperti yang dia nyatakan, Republik China – yang saat itu dikuasai oleh pasukan Nasionalis Chiang Kai-shek – hanya membuat klaim resmi pada tahun 1948.

“China berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa wilayah dan yurisdiksi dengan negara-negara berdaulat terkait langsung melalui negosiasi dan konsultasi,” katanya.

Michael A. McFaul, mantan duta besar Amerika untuk Rusia dan profesor studi internasional di Universitas Stanford, mengatakan manuver China baru-baru ini tampaknya “terlalu luas dan melampaui batas,” menyamakannya dengan salah satu momen paling genting dari Perang Dingin.

“Itu mengingatkan saya pada Khrushchev,” katanya. “Dia menyerang, dan tiba-tiba dia berada dalam krisis rudal Kuba dengan AS.”

Serangan terhadap Beijing tampaknya semakin besar. Ketegangan semakin jelas di bidang teknologi, di mana China berusaha bersaing dengan dunia dalam teknologi-teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan microchip, sementara secara ketat membatasi apa yang dapat dibaca, dilihat, atau didengar warganya di dalam negeri.

Jika Tembok Berlin adalah simbol fisik dari Perang Dingin pertama, Great Firewall bisa menjadi simbol virtual Perang Dingin baru.