Kapolri Cabut Maklumat Penanganan Covid-19, PKS: Bukan Berarti Semua Bebas Kumpulkan Massa

Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi memaklumi langkah Kapolri Jenderal Idham Azis mencabut maklumat Nomor MAK/2/III/2020 yang diterbitkan pada 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid 19. Menurutnya, hal itu mengikuti kebijakan pemerintah yang menuju new normal. "Namun saya berharap terbitnya Surat Telegram Rahasia Nomor

Orangtua Dilibatkan Saat Melaksanakan Protokol Kesehatan Soal Pembukaan Sekolah di Zona Hijau

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya memutuskan untuk memperbolehkan kegiatan pembelajaran tatap muka atau pembukaan sekolah di wilayah zona hijau dengan sejumlah persyaratan. Salah satu persyaratan adalah persetujuan orang tua/wali murid bagi sekolah di zona hijau, serta tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid 19. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan seharusnya

Makamkan Jenazah Covid-19 Hanya Berpopok Tanpa Kafan Apakah Boleh? Ini Syariatnya Berdasar Fatwa MUI

Peristiwa foto jenazah PDP Covid 19 cuma pakai popok tanpa kain kafan di Surabaya mengudang pertanyaan banyak pihak. Foto tersebut menjadi viral karena keabsahan syariatnya banyak dipertanyakan. Jasad PDP Covid 19 itu berinisial T berusia 72 tahun warga Kebraon, Karangpilang, Surabaya. Yang meinggal dunia dalam status pasien dalam pengawasan (PDP) virus corona (Covid 19) di

Presiden Ingatkan Pengawas Internal Pemerintah & Penegak Hukum Tak Salah Gigit Pelaksana Anggaran

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengawas internal pemerintah dan penegak hukum untuk membangun sistem pencegahan dini pengelolaan dana penanggulangan Covid 19 sebesar Rp 677,2 triliun. Sehingga penggunaan dana tepat sasaran dan tidak melenceng. Apabila dengan sistem pencegahan dini, masih ada yang melakukan korupsi maka presiden minta untuk ditindak tegas. "Kalau ada yang masih membandel, niat

KPU Butuh Jutaan Masker buat Gelar Pilkada Saat Pandemi Virus Corona

Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP membahas pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Kamis (11/6/2020). Dalam rapat itu, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan ada sejumlah pengadaan tambahan barang yang dibutuhkan untuk bisa menggelar pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan pandemi virus corona atau Covid 19.