Ini Penjelasan Kemendagri Jika Kepala Daerah Tidak Kooperatif dalam Pengalokasian Dana Pilkada

–Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) optimis menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Dalam sesi webinar yang diselenggarakan INews, Selasa (16/6/2020), Kemendagri mendapat pertanyaan terkait langkah Kemendagri jika ada kepala daerah yang tidak kooperatif dalam pengalokasian dana Pilkada. Staf Khusus Kemendagri, Kastorius Sinaga memastikan semua daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak akan kooperatif dalam pengalokasian dana

KPU Butuh Jutaan Masker buat Gelar Pilkada Saat Pandemi Virus Corona

Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP membahas pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Kamis (11/6/2020). Dalam rapat itu, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan ada sejumlah pengadaan tambahan barang yang dibutuhkan untuk bisa menggelar pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan pandemi virus corona atau Covid 19.

DPR Minta Menteri Agama Pastikan Kebenaran Informasi Arab Saudi dibolehkan Ibadah Haji

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta Menteri Agama Fachrul Razi memastikan kebenaran informasi Arab Saudi membolehkan Ibadah Haji 2020. Mengutip Reuters, sumber mereka menyampaikan bahwa Arab Saudi tengah mempertimbangkan untuk mengizinkan ibadah haji dengan prosedur yang ketat. Pihak berwenang Arab Saudi mungkin mengizinkan hingga 20 persen dari kuota jamaah reguler masing masing negara. Menurut

Pengamat: Ada Kecenderungan Pilkada Serentak 2020 Dipaksa Digelar Tahun Ini

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dinilai pengamat akan tetap dipaksakan dilaksanakan pada tahun ini. Meskipun, kapan pandemi virus corona (Covid 19) berakhir tidak dapat diketahui secara pasti. Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto. Pendapat Agus didasari adanya pasal ambigu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Perppu)

Salat Jumat Dua Gelombang Berpeluang Terjadinya Kerumunan MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan Salat Jumat Dua Gelombang di masa pandemi virus corona atau Covid 19 dapat membahayakan masyarakat secara medis. "Salat Jumat dua gelombang atau lebih di satu tempat tidak tepat menjadi solusi dalam kondisi kehidupan normal baru, karena bisa menimbulkan kerepotan luar biasa bahkan bisa menimbulkan bahaya secara medis," ujar ujar Ketua