KPU Butuh Jutaan Masker buat Gelar Pilkada Saat Pandemi Virus Corona

Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP membahas pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Kamis (11/6/2020). Dalam rapat itu, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan ada sejumlah pengadaan tambahan barang yang dibutuhkan untuk bisa menggelar pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan pandemi virus corona atau Covid 19.

Pengamat: Ada Kecenderungan Pilkada Serentak 2020 Dipaksa Digelar Tahun Ini

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dinilai pengamat akan tetap dipaksakan dilaksanakan pada tahun ini. Meskipun, kapan pandemi virus corona (Covid 19) berakhir tidak dapat diketahui secara pasti. Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto. Pendapat Agus didasari adanya pasal ambigu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Perppu)

Perludem Sebut Dua Alasan Parpol ”Ngebet” Pilkada Digelar Desember 2020

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyebut terdapat dua alasan partai politik ingin Pilkada terlaksana pada Desember 2020, padahal saat ini masih berlangsung pandemi Covid 19. "Pertama, efek petahana. Kalau bahasa saya istilahnya menjaga politik, sosial, dan psikologis atas kepemimpinan yang sedang berkuasa," tutur Titi dalam sebuah diskusi online, Jakarta, Minggu (17/5/2020). Kemudian alasan kedua, kata

Mendagri Percaya Diri Sebut Pilkada Serentak 2020 Akan Berjalan Aman

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menyebut Pilkada Serentak 2020 diikuti oleh 270 daerah. Sekiranya ada 9 provinsi yang menggelar Pilkada pada Tahun 2020. "Memang relatif terbanyak semenjak tahun 2015 yaitu 269 daerah, sekarang jadi 270, tambah satu daerah tapi tetap terbanyak," ujar Mendagri di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin (09/03/2020). Pilkada untuk 9 Provinsi itu